Manadotopnews.com - Ratusan warga kabupaten kepulauan talaud mendatangi dan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulut, Provinsi Su...
Manadotopnews.com - Ratusan warga kabupaten kepulauan talaud mendatangi dan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulut, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kedatangan ratusan masa ini perihal mempertanyakan kepastian pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih periode 2019-2024, Dr Elly E Lasut dan Moktar A Parapaga, kepada pihak pemerintah provinsi Sulut yakni Gubernur Olly Dondokambey, Senin (22/07/2019).
Masa yang datang turut serta mengawal dan menanyakan langsung yakni, Hillary Brigitta Lasut, calon anggota DPR RI terpilih dari partai Nasdem yang merupakan anak bupati terpilih, Elly E Lasut.
Namun kehadiran Hillary pada kesempatan tersebut menegaskan kehadirannya bukan sebagai anak, tetapi mewakili organisasi sayap partai.
“Kedatangan kami sebagai Masyarakat Talaud hanya ingin mencari kepastian, kapan pelantikan E2L-Mantap (sapaan pasangan Bupati-red),” ujar Hillary.
Lanjut Hillary, hasil konsultasi Asisten 1 Setdaprov Sulut dan Biro Pemerintahan, sebenarnya perlambatan terjadi karena ada faktor terbaru, yang disampaikan oleh 17 orang ke Kemendagri.
“Ada fakta hukum baru notabene sudah keluar dan lahir sebelum E2l-Mantap terpilih. Tentunya kami sulit terima,” ungkap Hillary.
“Tujuan kami ingin mencari kepastian kapan pelantikan dilakukan,” akunya.
Hillary menambahkan tetap berpegang putusan hukum inkrah bukan tafsiran.
“Kita ada di negara hukum oleh karena itu putusan pengadilan incraht lewat putusan MK, PTUN dan MA, itu kita pegang,” akunya.
Ketua Tim Pemenangan E2L-Mantap, Engel Tatibi sangat berharap ada kejelasan dari Gubernur.
“Penuh kerendahan hati kami masyarakat Talaud minta kejelasan , kenapa E2L-Mantap belum dilantik. Sebab mengikuti jadwal pelantikan dilakukan tanggal 21 Juli 2019,” tegas Tatibi.
Asisten I Pemprov Edison Humiang, Kesbang Pol mecky Onobala, Karo Pemerintahan Jemmy Kumendong dan Kepala Satpol PP, Evans S Liow, menegaskan Pemprov menunggu petunjuk dari Mendagri. (Redaksi)
